Bersinar.com-Jawa Barat termasuk provinsi yang berdiri sejak awal kemerdekaan.
Provinsi ini ditetapkan oleh Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan bersama tujuh provinsi
lainnya. Ke tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur
Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Gubernur Jawa
Barat pertama adalah Sutardjo Kartohadikusumo.
Jawa Barat memiliki sejarah yang sangat tua. Dari alat-alat yang
ditemukan dan diketahui berasal dari 600.000 tahun lalu, diperkirakan
bahwa Jawa Barat sudah dihuni sejak tahun tersebut. Namun bentuk
kehidupan manusia baru diketahui mulai tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu,
saat terjadinya migrasi besar-besaran dari kawasan selatan Cina ke
wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Pada awal Masehi, penduduk Jawa Barat sudah menjalin hubungan dengan
dunia luar sehingga pengaruh kebudayaan luar mulai masuk, seperti
kebudayaan Hindu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya
prasasti-prasasti dari zaman itu, misalnya prasasti yang ditemukan di
daerah Ciaruteun, Bogor. Dari prasasti itu diketahui bahwa telah berdiri
kerajaan bernama Tarumanegara dengan rajanya, Purnawarman.
Prasasti berikutnya bernama prasasti Sanghyang Tapak, ditemukan di
kampung Pengcalihan dan Bantar Muncang, di tepi sungai Citatih,
Sukabumi. Prasasti tersebut menunjukan bahwa tahun 1035 berdiri Kerajaan
Sunda yang diperintah oleh Maharaja Sri Jayabhupati Jayamanahen
Wisnumurti Samarawijaya Sakalabhuwanamandales Waranindita Haro
Gowardhana Wikramatunggadewa. Selain Kerajaan Tarumanegara dan Sunda
Pajajaran, di Jawa Barat juga terdapat Kerajaan Galuh.
Pada tahun 1357, terjadi peristiwa Bubat, yaitu, perang antara Raja
Sunda dan Patih Majapahit Gajah Mada. Pasukan Majapahit, di bawah
pimpinan Patih Gajah Mada berhasil menaklukan Pajajaran dalam perang
Bubat tersebut.
Mulai abad 15, Kerajaan Sunda dengan pusat kekuasaan di Pakuan
Pajajaran mulai kehilangan kekuatannya sampai pada akhirnya runtuh.
Penyebabnya adalah pemberontakan daerah-daerah yang ingin melepaskan
diri dari pusat kerajaan dan juga disebabkan oleh penyebaran agama
Islam. Mulai abad 15 ini juga, Jawa Barat memasuki masa-masa kelam
kolonoalisme.
Pada tanggal 16 Januari 1904, seorang tokoh perempuan bernama Raden
Dewi Sartika membuka sekolah untuk anak-anak gadis di Bandung. Sekolah
tersebut basa berdiri berkat dukungan yang diberikan oleh Bupati
Martanegara. Sejak itu, pendidikan di Bandung, khususnya untuk
perempuan, terus berkembang. Dewi Sartika merupakan tokoh yang sangat
memperhatikan kemajuan pendidikan.
Di era perjuangan kemerdekaan nasional, bermunculan lembaga-lembaga
yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Salah satunya didirikan di
Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 dengan nama Permufakatan
Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang
beranggotakan PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Oetomo, Paguyuban
Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club.
Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Merak, Teluk Banten,
dan di Eretan, Indramayu. Sejak saat itu, dimulailah penjajahan Jepang
di wilayah Jawa Barat. Penjajahan tersebut berakhir setelah Jepang
menyerah. Pada awal kemerdekaan, Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi
lima wilayah keresidenan, yaitu, Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan
Cirebon. Pemerintahan provinsi ini dilengkapi dengan badan-badan
pemerintahan seperti komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Jawa Barat,
dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Pada tanggal 12 Oktober 1945, tentara sekutu memasuki Bandung.
Tentara sekutu itu ditunggangi oleh NICA (Netherlands Indies Civil
Administration) yang berambisi menancapkan kembali kuku kolonialismenya
di Indonesia. Dengan dalih untuk meredakan pertempuran, pada tanggal 27
November 1945, terjadi pembelahan Kota Bandung. sebelah utara rel kereta
api yang membelah kota Bandung di duduki oleh Sekutu dan Belanda.
Sementara pemerintah RI menguasai daerah selatan rel kereta api
tersebut. Namun pembelahan tersebut tidak efektif meredakan pertempuran.
Pada tanggal 24 Maret 1946, atas amanat Perdana Menteri RI yang
memerintahkan pengosongan Kota Bandung, para petugas pemerintahan, para
pejuang bersenjata dan diikuti penduduk Bandung berbondong-bondong
meninggalkan kota tersebut. Setelah sebagian besar rakyat meninggalkan
kota, Bandung dibakar oleh para pejuang yang tergabung dalam Majelis
Persatuan Perjoangan Priangan (MP3). Tujuannya agar bangunan-bangunan
penting tidak diduduki musuh. Peristiwa ini dikenang sebagai “Bandung
Lautan Api”.
Pada bulan November 1946 terjadi peralihan kekuasaan dari sekutu
terhadap Belanda. Sejak saat itu, para pejuang kemerdekaan berhadapan
langsung dengan Belanda. Belanda kemudian menerapkan strategi politik
pecah Belah. Namun, strategi tersebut tidak mampu memadamkan perlawanan
rakyat yang dadanya penuh dengan semangat perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Perlawanan tersebut memaksa Belanda untuk berunding, maka
pada November 1946-Maret 1947, digelar Perundingan Linggajati,
dilaksanakan di desa Linggarjati, wilayah Kabupaten Kuningan. Isinya
Belanda mengakui Republik Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera and
Madura. Kedua pihak setuju dengan bentuk Republik Indonesia Serikat dan
pemerintah RIS akan tetap bekerjasama dengan pemerintah Belanda untuk
membentuk Uni Indonesia-Belanda.
Pada tanggal 24 April 1948, Belanda membentuk Negara Pasundan dan
memilih R.A.A. Wiranata Kusuma sebagai wali negara Pasundan. Atas
persetujuan pemerintah RI, dia bersedia menerima jabatan tersebut. Pada
tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militer II dengan
menyerbu Yogyakarta. Jawa Barat memprotes penyerangan tersebut, ditandai
oleh pengunduran diri Perdana Menteri Negara Pasundan, Adil Puradirja.
Bentuk negara federal ternyata banyak ditentang rakyat Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1950, negara Pasundan menuntut untuk bergabung
kembali dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950,
Republik Indonesia kembali berdiri. Setelah kembali ke NKRI, Jawa Barat
masih disibukan dengan berbagai kekacauan. Kali ini kekacauan yang
diakibatkan oleh DI/TII Kartosuwiryo. Setelah Kartosuwiryo berhasil
ditumpas tahun 1962, muncul kekacauan berikutnya, yaitu, peristiwa
G30S/PKI pada tahun 1965. Keadaan mulai membaik setelah masuk era Orde
Baru, kondisi semakin stabil. (Sumber: sejarahbangsaindonesia.co.cc)
Sumber : http://www.analisispolitik.com/?p=206
Tidak ada komentar:
Posting Komentar