Bersinar.com- Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) yang sedang digelar di Bali, Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan perlunya untuk
meneruskan liberalisai perdagangan dengan sesama anggota APEC, guna
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan.
SBY mengatakan hal itu sebagai salah satu langkah penting ke depan
APEC dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat."Pertama dan
yang terpenting, kita
semua perlu melaksanakan peran masing-masing guna
mencegah kebijakan proteksionis, dan melanjutkan liberalisasi
perdagangan di mana cara tersebut akan meningkatkan kesejahteraan semua
warga. Kita juga harus memastikan hubungan perdagangan tidak hanya kuat
namun juga seimbang," kata SBY, Rabu (9/10).
Sikap SBY agar Indonesia meneruskan perdagangan bebas, dikecam keras
oleh Juru bicara Aliansi Rakyat Indonesia Irhash Ahmady yang mengatakan,
liberalisasi dan intervensi negara maju dalam berbagai pertemuan global
hanya untuk memecahkan krisis yang sedang dialami mereka sehingga
negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan sebagai solusi atas
krisis tersebut.
Aliansi Rakyat menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan
dalam pertemuan KTT APEC di Bali karena tidak memberikan manfaat dan
tidak membangun kerjasama perdagangan yang adil.
Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Ketua Koalisi Anti Utang,
Dani Setiawan. Dani meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
bertindak tegas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang
telah meliberalisasi perdagangan Indonesia dan Investasi di Forum Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC). Menurutnya, apa yang telah
dilakukan oleh SBY sudah melanggar Undang - Undang Dasar 1945.
"MPR jangan mandul, karena MPR bukan sekedar tim sosialisasi 4 pilar
kebangsaan. Tapi berfungsi meluruskan arah kebijakan pembangunan
pemerintah saat ini yang sudah melenceng dari konstitusi RI," terangnya.
Dani menilai, Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) yang sedang digelar di Bali hingga 8 Oktober
mendatang merupakan ancaman terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi
kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara APEC akan membuat
komitmen-komitmen politik untuk memperluas agenda liberalisasi dan
fasilitasi perdagangan dan investasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia
akan terus didorong membuka pasar dalam negerinya untuk ekspansi produk
impor dari negara-negara anggota APEC.
Tidak hanya itu, komitmen pemerintah ini akan diletakan sebagai dasar
pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan
multilateral pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO Desember mendatang.
"Komitmen ini lebih jauh telah disepakati melalui statemen bersama
APEC Finance Ministers Meeting pada tanggal 20 September 2013. Dimana
Menteri keuangan Indonesia ikut berkomitmen untuk melakukan
langkah-langkah reformasi kebijakan untuk menghilangkan proteksi ekonomi
dan membuka pasar dalam negeri secara bebas," ujarnya.
Sumber : voa-islam.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar